Desa Banjar Sari

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Website Resmi Desa Banjar Sari

Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur

Bagikan Web ke Facebook

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	4.366
Kemarin	:	1.718
Total Pengunjung	:	3.683.382
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	172.69.6.89
Browser	:	Mozilla 5.0

Kehadiran di Kantor Desa

ASMILUDDIN, S.Sos., M.H.

Kepala Desa

HERI IRAWAN, S.PD

Sekretaris Desa

MUNAWAR HARIS

Kepala Seksi Pemerintahan

KHAIRUL WAZNI

Kepala Urusan Perencanaan

NURUL HUSNI

Kepala Seksi Pelayanan

MARHUNAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

HAJRIATUN HASANAH

Kepala Urusan Keuangan

HULKIAH

Staf Kaur Keuangan

KHAIRIL MAHPUZ

Operator Desa

MAHSUN

Kepala Wilayah Dasan Sawe

SARWIN, SH

Kepala Wilayah Sepakat

MAHIDIN

Kepala Wilayah Pungkang

NASRUL HAMDI

Kepala Wilayah Banjar Getas

IRPAN JAYADI

Kepala Wilayah Gubuk Masjid

IKHWAN SYAPUTRA

Kepala Wilayah Taman Sari

MUH. ADITHYA RAHMAN

Kepala Wilayah Cempaka

Desa	:	Banjar Sari
Kecamatan	:	Labuhan Haji
Kabupaten	:	Lombok Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
Kode Pos	:	83616
Alamat Kantor	:	Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri

087778761478

[email protected]

Desa Banjar Sari

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Desa Banjar Sari

Perayaan

Hari Guru

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur NTB - - TIGA PILAR KAMTIBMAS DESA BANJAR SARI 1) ASMILUDDIN, S.Sos.,M.H._KEPALA DESA_08175782650 2) SERDA DODIK AGNI PRAJUALAGA_BABINSA_081933901554/081323071117 3) BRIPKA ZULHELDI_BHABINKAMTIBMAS_081936055201/082340184330

Berita Desa

Komentar Terbaru

suwardi kanoli

16 Oktober 2024 11:22:35

masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...

Ikhwanudin

12 September 2024 09:38:45

sangat suka dengan adanya dokumen yang benar...

lison gurik

28 September 2023 20:40:02

07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...

minicopy

14 September 2023 09:09:51

Sangat bermanfaat! Semoga bisa selalu update...

Satrianto ali

01 September 2023 23:24:26

Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...

Anis rosi baidhoi

18 Agustus 2023 15:31:55

Minta soal lebih lanjut lagi...

Jampar tanjung

15 Agustus 2023 15:42:55

Saya ingin menjadi anggota pps...

Kasyanto

15 Agustus 2023 14:26:46

Izin bertanya. Apakah harus petugas kpps lulusan min SMA? Soalnya ditempat kami orang yang lulusan SMA...

Midun Kudek

12 Agustus 2023 00:58:40

Minta tolong bagikan file wordnya...

Aldo maulana

11 Agustus 2023 17:31:10

....

Konten Populer

239.218 Kali
MENGENAL KODAM, KOREM, KODIM, KORAMIL, DAN BABINSA...

124.293 Kali
KELOMPOK UMUR: BALITA, KANAK-KANAK, REMAJA, DEWASA,...

110.182 Kali
PROFESI, PROFESIONAL, PROFESIONALISME, DAN PROFESIONALISASI...

103.862 Kali
BATAS MINIMAL JUMLAH JAMAAH SHOLAT JUM'AT MENURUT 4 MAZHAB...

101.981 Kali
DESA TRADISIONAL, DESA SWADAYA, DESA SWAKARYA, DAN...

84.574 Kali
CONTOH SOAL-SOAL TES SELEKSI PERANGKAT DESA (2)...

80.031 Kali
HIJRAH RASULULLOH SAW BERSAMA SAHABAT ABU BAKAR RA...

Kategori

Berita Desa

16 Januari 2020 14:07:57

10.976 Kali

KHAIRIL MAHPUZ

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu:

1. Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi kerjasama Desa.

3. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa. Kepala Desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, sedang BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa kemudian membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

UU Desa mengamanatkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Untuk Desa Adat, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

A. Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa

1. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.

2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.

3. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

4. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

5. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

6. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

7. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

8. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes).

9. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

B. Pembahasan

1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

3) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

6) Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

C. Penetapan

1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

D. Pengundangan

1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

E. Penyebarluasan

1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

2) Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Desa

2.848

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.848penduduk

2.910

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.910penduduk

5.758

TOTAL

TOTAL5.758penduduk

Data
Wilayah

Data
Pendidikan

Data
Pekerjaan

Data
Usia

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASMILUDDIN, S.Sos., M.H.

Sekretaris Desa

HERI IRAWAN, S.PD

Kepala Seksi Pemerintahan

MUNAWAR HARIS

Kepala Urusan Perencanaan

KHAIRUL WAZNI

Kepala Seksi Pelayanan

NURUL HUSNI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MARHUNAH

Kepala Urusan Keuangan

HAJRIATUN HASANAH

Staf Kaur Keuangan

HULKIAH

Operator Desa

KHAIRIL MAHPUZ

Kepala Wilayah Dasan Sawe

MAHSUN

Kepala Wilayah Sepakat

SARWIN, SH

Kepala Wilayah Pungkang

MAHIDIN

Kepala Wilayah Banjar Getas

NASRUL HAMDI

Kepala Wilayah Gubuk Masjid

IRPAN JAYADI

Kepala Wilayah Taman Sari

IKHWAN SYAPUTRA

Kepala Wilayah Cempaka

MUH. ADITHYA RAHMAN

Data Wilayah

Populasi Per Wilayah

Lapak Desa

Hasil Olahan Warga

Golongan Darah

Data Statistik

Rekam Kehadiran

di Kantor Desa

Pembangunan

Dokumentasi Kegiatan

Produk Hukum

Peraturan di Desa

DPT

Calon Pemilih

Lapor

Pengaduan Warga

Galeri

Album Foto

Status SDGs

Sustainable Development Goals

Peta

Wilayah Desa

Bantuan

Penerima Manfaat

PERKEMBANGAN PENDUDUK