Kementerian Sosial melalui Aplikasi Cek Bansos telah mengembangkan menu baru bernama Usul Sanggah. Aktivasi menu “usul” dan “sanggah” ini merupakan terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error). Dengan adanya Aplikasi Cek Bansos dan menu tambahan usul-sanggah ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawalan bantuan sosial. Bagaimana cara menggunakan menu ... Baca Selengkapnya

I. PENDAHULUAN Program pembangunan kesehatan di Indonesia dewasa ini masih diprioritaskan pada upaya peningkatan derajat kesehatan Ibu dan Anak, terutama pada kelompok yang paling rentan kesehatan yaitu ibu hamil, bersalin, dan bayi pada masa perinatal. Hal ini ditandai dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penggunaan Buku KIA diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta gizi sehingga salah satu tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu penurunan AKI dan AKB dapat tercapai. ... Baca Selengkapnya

... Baca Selengkapnya

... Baca Selengkapnya

Pemerintah Desa Banjar Sari melalui Forum Kader menyelenggarakan kegiatan Kelas Ibu Hamil selama 2 (dua) hari di Aula Kantor Desa. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Desa Banjar Sari Bapak Asmiluddin, S.Sos.,M.H. ini dimulai pada Senin (10/01/2021) dan berakhir hari ini (Selasa, 11/01/2021). Total peserta yang terlibat sebanyak 16 orang. Dalam sambutannya Pak Kades mengingatkan peran penting seorang ibu dalam melahirkan generasi-generasi berkualitas masa depan. "Terbentuknya generasi berkualitas dimulai sejak anak itu masih dalam kandungan ... Baca Selengkapnya

Pedoman pelaksana tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 atau Permendesa 1/2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus ... Baca Selengkapnya

... Baca Selengkapnya

Sempat vakum cukup lama, kini Aplikasi Bakso kembali lagi. Hadir lebih dekat untuk pelayanan yang lebih baik, Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa siap jadi primadona warga. Untuk warga Desa Banjar Sari, cermati persyaratan layanan Adminduk melalui Bakso Kantor Desa berikut: 1. Permohonan e-KTP     a) Fotocopy Kartu Keluarga;     b) Surat Perekaman untuk Permohonan KTP Baru; dan     c) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk KTP Hilang). 2. Permohonan Akte Kelahiran     ... Baca Selengkapnya

Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa atau LAKBKD adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Desa secara daring melalui layanan aplikasi Bakso (Bikin Administrasi Kependudukan Secara Online) dan/atau aplikasi lainnya dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen administrasi kependudukan. Berdasarkan pengertian ini dapat ditarik pengertian bahwa ruang lingkup LAKBKD meliputi: - pelayanan administrasi kependudukan di Desa secara daring melalui aplikasi Bakso dan/atau aplikasi lainnya; dan - pengelolaan ... Baca Selengkapnya

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam layanan publik perlu mendapat perhatian, salah satunya adalah layanan administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan harus semakin dioptimalkan dengan cara mengikutsertakan Pemerintah Desa di dalamnya demi kualitas layanan yang lebih baik. Untuk memenuhi maksud tersebut maka lahirlah Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 (Perbup 1/2020) tentang Pedoman Layanan ... Baca Selengkapnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pengertian ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri 20/2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara yang dimaksud keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa dimana ... Baca Selengkapnya

Tema: Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan     ... Baca Selengkapnya

Ikhtiar untuk mencapai herd immunity terus dilakukan Pemerintah Desa Banjar Sari sejalan dengan kebijakan nasional melalui program vaksinasi. Himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan vaksin gencar digalakkan baik secara mandiri maupun secara massal di Kantor Desa. Menurut catatan dari Tim Percepatan Vaksinasi Desa, hingga awal November 2021 tidak kurang dari 3.163 jiwa atau 87% warga sudah divaksin. Hal ini tentu sangat menggembirakan karena usaha keras untuk memenuhi target sasaran vaksin sudah terlampui. Dari 7 (tujuh) Dusun ... Baca Selengkapnya

Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Misalnya, jika 80% populasi kebal terhadap suatu virus, empat dari setiap lima orang yang bertemu seseorang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit dan tidak akan menyebarkan virus tersebut lebih jauh. Dengan cara ini, penyebaran penyakit tersebut dapat dikendalikan. Bergantung pada seberapa menular suatu infeksi, biasanya ... Baca Selengkapnya