Desa Banjarsari

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Website Resmi Desa Banjarsari

Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur

Bagikan Web ke Facebook

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	335
Kemarin	:	2.870
Total Pengunjung	:	3.281.208
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	172.70.126.37
Browser	:	Mozilla 5.0

Kehadiran di Kantor Desa

ASMILUDDIN, S.Sos., M.H.

Kepala Desa

MUNAWAR HARIS

Sekretaris Desa

KHAIRUL WAZNI

Kepala Urusan Perencanaan

NURUL HUSNI

Kepala Urusan Umum

MARHUNAH

Kepala Seksi Pemerintahan

HAJRIATUN HASANAH

Kepala Seksi Pelayanan

HERI IRAWAN

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

HULKIAH

Staf Kaur Keuangan

KHAIRIL MAHPUZ

Operator Desa

MAHSUN

Kepala Wilayah Dasan Sawe

SARWIN

Kepala Wilayah Sepakat

MAHIDIN

Kepala Wilayah Pungkang

NASRUL HAMDI

Kepala Wilayah Banjar Getas

IRPAN JAYADI

Kepala Wilayah Gubuk Masjid

IKHWAN SYAPUTRA

Kepala Wilayah Taman Sari

MUH. ADITHYA RAHMAN

Kepala Wilayah Cempaka

Desa	:	Banjarsari
Kecamatan	:	Labuhan Haji
Kabupaten	:	Lombok Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
Kode Pos	:	83616
Alamat Kantor	:	Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri

081947147231

[email protected]

Desa Banjarsari

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Desa Banjarsari

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur NTB - - TIGA PILAR KAMTIBMAS DESA BANJAR SARI 1) ASMILUDDIN, S.Sos.,M.H._KEPALA DESA_08175782650 2) SERDA DODIK AGNI PRAJUALAGA_BABINSA_081933901554/081323071117 3) BRIPKA ZULHELDI_BHABINKAMTIBMAS_081936055201/082340184330

Berita Desa

Komentar Terbaru

lison gurik

28 September 2023 20:40:02

07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...

minicopy

14 September 2023 09:09:51

Sangat bermanfaat! Semoga bisa selalu update...

Satrianto ali

01 September 2023 23:24:26

Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...

Anis rosi baidhoi

18 Agustus 2023 15:31:55

Minta soal lebih lanjut lagi...

Jampar tanjung

15 Agustus 2023 15:42:55

Saya ingin menjadi anggota pps...

Kasyanto

15 Agustus 2023 14:26:46

Izin bertanya. Apakah harus petugas kpps lulusan min SMA? Soalnya ditempat kami orang yang lulusan SMA...

Midun Kudek

12 Agustus 2023 00:58:40

Minta tolong bagikan file wordnya...

Aldo maulana

11 Agustus 2023 17:31:10

....

Darwin

08 Agustus 2023 10:35:44

Tlng dikirimkan file work rkp desa saya sangat butuh...

SIMEONI NDRURU

02 Agustus 2023 01:35:04

Bagaimana caranya untuk bisa saya dapat rumah sejahtera itu dari bantuan pemerintah bapak ibu? Sehingga...

Konten Populer

238.867 Kali
MENGENAL KODAM, KOREM, KODIM, KORAMIL, DAN BABINSA...

123.987 Kali
KELOMPOK UMUR: BALITA, KANAK-KANAK, REMAJA, DEWASA,...

110.000 Kali
PROFESI, PROFESIONAL, PROFESIONALISME, DAN PROFESIONALISASI...

103.719 Kali
BATAS MINIMAL JUMLAH JAMAAH SHOLAT JUM'AT MENURUT 4 MAZHAB...

101.549 Kali
DESA TRADISIONAL, DESA SWADAYA, DESA SWAKARYA, DAN...

84.038 Kali
CONTOH SOAL-SOAL TES SELEKSI PERANGKAT DESA (2)...

79.761 Kali
HIJRAH RASULULLOH SAW BERSAMA SAHABAT ABU BAKAR RA...

Kategori

Berita Desa

11 Januari 2020 06:22:41

3.426 Kali

KHAIRIL MAHPUZ

Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Menurut Wirjono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Namun, dalam prakteknya, untuk kejahatan-kejahatan atau kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana terorisme atau kejahatan terhadap kemanusiaan, asas non retroaktif ini bisa dikecualikan.

Bagaimana halnya dengan salah satu produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) semisal Peraturan Bupati (Perbup)? Perda/Perbup merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 yaitu:

1. UUD 1945

2. TAP MPR

3. UU/PERPPU

4. PP

5. PERPRES

6. PERDA (PROVINSI)

7. PERDA (KABUPATEN/KOTA)

Dalam angka 124 Lampiran UU 12/2011 disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Jadi, maka suatu produk hukum seperti perda bisa saja diberlakusurutkan, dengan catatan untuk ketentuan pidananya tidak ikut diberlakusurutkan oleh karena asas non-retroaktif pada KUHP yang dijelaskan tadi.

Contoh:

“Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.”

Lebih lanjut dikatakan dalam angka 155 Lampiran UU 12/2011 pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut) maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut (angka 156 Lampiran UU 12/2011):

a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakuksurutkan;

b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;

c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Beri Komentar

Desa

2.819

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.819penduduk

2.852

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.852penduduk

5.671

TOTAL

TOTAL5.671penduduk

Data
Wilayah

Data
Pendidikan

Data
Pekerjaan

Data
Usia

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASMILUDDIN, S.Sos., M.H.

Sekretaris Desa

MUNAWAR HARIS

Kepala Urusan Perencanaan

KHAIRUL WAZNI

Kepala Urusan Umum

NURUL HUSNI

Kepala Seksi Pemerintahan

MARHUNAH

Kepala Seksi Pelayanan

HAJRIATUN HASANAH

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

HERI IRAWAN

Staf Kaur Keuangan

HULKIAH

Operator Desa

KHAIRIL MAHPUZ

Kepala Wilayah Dasan Sawe

MAHSUN

Kepala Wilayah Sepakat

SARWIN

Kepala Wilayah Pungkang

MAHIDIN

Kepala Wilayah Banjar Getas

NASRUL HAMDI

Kepala Wilayah Gubuk Masjid

IRPAN JAYADI

Kepala Wilayah Taman Sari

IKHWAN SYAPUTRA

Kepala Wilayah Cempaka

MUH. ADITHYA RAHMAN

Data Wilayah

Populasi Per Wilayah

Lapak Desa

Hasil Olahan Warga

Golongan Darah

Data Statistik

Rekam Kehadiran

di Kantor Desa

Pembangunan

Dokumentasi Kegiatan

Produk Hukum

Peraturan di Desa

DPT

Calon Pemilih

Lapor

Pengaduan Warga

Galeri

Album Foto

Status IDM

Index Desa Membangun

Peta

Wilayah Desa

Bantuan

Penerima Manfaat

PERKEMBANGAN PENDUDUK