Pendaftaran calon Anggota PPK secara resmi telah dibuka, tahap selanjutnya yaitu tes seleksi baik tulis maupun wawancara. Sebagai persiapan, berikut kami sajikan contoh-contoh soal tes tulis:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang…

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Pengawas Pemilihan Umum
c. Penyelenggara Pemilihan Umum
d. Komisi Pemilihan Umum
e. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum

2. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi...

a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD
c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP

Jawaban: A

3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...

a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22

Jawaban: D

a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS

5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

6. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…

a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang

Jawaban: C

a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb
b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

8. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam :

b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

Jawaban: D

9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

Jawaban: B

a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

11. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...

b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri
d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi

Jawaban: D

12. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
d. dilakukan seleksi ulang

Jawaban: A 

a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. tidak menghadiri pleno
d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP

Jawaban: A

14. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

15. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022?

a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia.
b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu.
c.Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
d.Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu.

Jawaban: A

16.Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali:

b.untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU
c.untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundangundangan
d.Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu

Jawaban: C

a.Presiden
b.Mendagri
c.DPR
d.KPU

18. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena...

a. Tidak dapat mmelaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan tanpa alasan yang sah
b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. berhalangan tetap lainnya
d. melakukan pelanggaran

Jawaban: B

19. Panitai pengawas lapangan (PPL) diangkat dan dipilih oleh:

a. Panwas Kecamatan
b. Panwas Kab/Kota
c. Bawaslu Provinsi
d. Camat dan Lurah

20. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

b. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
c. memutus dugaan pelanggaran etik
d. menetapkan Daftar Pemilih

Jawaban: C

Sumber: https://www.faktaidn.com/inspirasi/pr-2665743473/kumpulan-contoh-soal-tes-tulis-ppk-pemilu-2024-sudah-include-dengan-kunci-jawaban-hayu-belajar-bareng?page=7