Dilansir banyak media bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur telah menerima draf Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan tata cara pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa, termasuk di dalamnya tentang Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades.

Pengajuan draft Raperda tersebut menjadi krusial dan sangat menarik mengingat tahun 2023 dan 2024 banyak Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, sementara pada tahun 2024 bangsa Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi secara nasional yakni Pemilihan Umum.

Berdasarkan kondisi tersebut maka menjadi penting dilakukan pengkajian mendalam tentang periodisasi pelaksanaan Pilkades agar tidak berbenturan dengan agenda nasional juga untuk memangkas interval Pilkades yang demikian panjang. Artinya, pelaksanaan Pilkades kemungkinan bisa saja diundur atau dimajukan.

Menurut data yang dikutip dari laman web Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur, ada 53 Kepala Desa yang berakhir jabatannya pada Februari 2023, 102 Kepala Desa berakhir jabatannya pada Februari 2024, dan 49 Kepala Desa berakhir jabatannya pada Agustus 2024.

A. Data Desa yang Masa Jabatan Kepala Desanya Berakhir Februari 2023

B. Data Desa yang Masa Jabatan Kepala Desanya Berakhir Februari 2024

C. Data Desa yang Masa Jabatan Kepala Desanya Berakhir Agustus 2024